Dari pada saya menbicarakan kasus daerah
lain lebih baik saya mengangkat dan mempelajari kasus daerah saya sendiri ^_^
Ada apa dengan jember ku ??
Apakah Kabupaten Jember menjadi
korban implementasi otonomi daerah? Pertanyaan tersebut masih belum dapat
dijawab karena belum ada penelusuran lebih lanjut. Namun apabila dilihat lebih
jauh, memang dampak otonomi sangat terasa di kabupaten Jember. Pengalihan
kekuasaan dari pusat ke daerah membuat banyak aspek kehidupan yang menyangkut
hajat hidup orang banyak dikelola oleh daerah. Hal tersebut berpengaruh pada
akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang seharusnya lebih baik karena
dipegang oleh Pemerintah daerah. Namun tidak demikian yang terjadi. Setelah
otonomi daerah, pengelolaan daerah cenderung lebih menurun karena banyak
permasalahan yang muncul di Kabupaten Jember, diantaranya :
v Permasalahan utama
adalah penyimpangan serta penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tidak
bertanggung jawab. Terbukti, banyak pejabat yang terseret kasus korupsi dan
penyelewengan anggaran daerah. Dan yang terbaru adalah Bupati Jember sendiri
yaitu MZA Djalal dan wakilnya Kusen Andalas terlibat dalam masalah korupsi.
v Permasalahan di atas
hanyalah salah satu masalah yang terjadi di Kabupaten Jember. Belum lagi
masalah pengelolaan tempat wisata yang berpotensi di Jember yang apabila
dikembangkan akan mendatangkan pendapatan bagi daerah dan masyarakat sekitar
tempat wisata yang masih belum maksimal diantara tempat wisata itu adalah
PAPUMA atau Pasir Putih Malikan yang terletak di kecamatan ambulu pantai ini
pantai terkenal dengan pemandangannya yang elok, Botani sebuah taman
yang penuh dengan nuansa hijau nan sejuk, Patemon nama kolam renang yang
mempunyai air bersih, jernih, dan dingin yang langsung dari pegunungan, da
masih banyak l,agi wisata lainnya . Namun, Pemerintah belum memperhatikan
sektor ini sehingga belum maksimal pemanfaatanya untuk masyarakat sekitarnya.
v Masalah
perpolitikan dan birokrasi juga masih banyak terjadi seperti birokrasi
pencairan sertifikasi guru yang cenderung dipersulit. Padahal guru adalah
seorang pendidik yang perlu dihargai, namun malah disengsarakan dan dipersulit.
Tidak hanya itu kebanyakan penerimaan sertifikasi guru hanya untuk guru – guru
yang sudah PNS sedangkan Guru yang swasta dipersulit bahkan jarang di hiraukan.
Hal ini tidak terjadi di kabupaten Jember saja Namun di berbagai kota bahkan
diseluruh Indonesia.
Sebenarnya, dampak otonomi daerah di
Kabupaten Jember tidak akan seperti ini jika ada suatu implementasi yang
konsisten dari diberlakukannya otonomi daerah. Memang otonomi daerah memberikan
peluang bagi pemerintah daerah untuk terbebas dari kekangan pemerintah pusat
sehingga dianggap tidak ada pengawasan yang kuat. Hal inilah yang seringkali
disalah artikan oleh sebagian pihak. Kesalahan tidak dapat ditimpakan pada satu
pihak saja. Perlu adanya reformasi birokrasi di Jember agar dalam pelaksanaan
otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.